Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri resmi meluncurkan program transformasi jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, dari sebelumnya dikelola konsorsium asuransi swasta ke BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut akan resmi berjalan mulai 1 Agustus 2017 mendatang.

“Pengalihan penanganan ini telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang matang, salah satunya hasil kajian KPK yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk mentransformasikan perlindungan sosial yang tadinya ditangani oleh konsorsium asuransi swasta kepada model perlindungan sosial yang berbasis simbiosis manajemen,” ujar Hanif seperti diberitakan Antara, Pada hari Senin (31/7).

“Kalau dulu banyak pintu, sekarang menjadi satu pintu,” tambahnya.

Perlindungan para TKI ini berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Undang-undang No. 24 tahun 2011.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Relawan Berbicara Jokowi-JK, Amirullah Hidayat menilai peralihan program tersebut ilegal.

“Peralihan ini petunjuk teknis dan aturannya tidak ada. Jadi bisa dibilang ilegal,” ujarnya di Jakarta.

Kementerian sendiri mengeluarkan peraturan menteri (Permen) sebagai landasan pengambilalihan. Namun, langkah itu juga dinilai menyalahi. Menurut Amirullah, Permen tidak bisa diberlakukan apabila bertentangan dengan Undang-undang (UU) Tenaga Kerja Nomor 39 tahun 2004, dan UU 40 tahun 2004.

“Dia mau pakai Permen harus sesuai UU. Sementara UU yang ada belum dirubah di DPR. Peralihan asuransi ke jaminan sosial TKI oleh BPJS mesti ada aturanlex spesialis, aturan khusus yang tidak bisa diambil UU Tenaga Kerja,” tuturnya.

Ia melanjutkan, program tersebut tidak menyeluruh lantaran hanya mempunyai sembilan program. Sedangkan, konsorsium asuransi mengantongi 13 progam perlindungan TKI.

Karenanya kebijakan peralihan Kemenaker dinilai serampangan. Sebab diketahui banyak menyalahi aturan.

“Termasuk melanggar Kepmen No. 214 tahun 2013 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI. Karena disebutkan di situ bahwa setiap 3 bulan ada evaluasi kinerja konsorsium. Seharusnya, momen itu bisa dimanfaatkan Kementerian untuk memperbaiki kesalahan khususnya mempersiapkan landasan hukum peralihan,” papar dia.

Sementara, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Banikanita Putri, menjelaskan sembilan progam BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pelayanan maksimal, yakni kesehatan, kecelakaan kerja, dan lainnya sesuai Permenaker tentang jaminan sosial TKI.

“BPJS Ketenagakerjaan sudah 40 tahun lalu dari keinginan buruh, kita ada sembilan program, sedangkan konsorsium ada 13 yang ter-cover di sembilan program kita. Pada 1 Agustus (2017) siap sudah diterapkan berjalan, benar,” papar Badikanita.

Berikan Komentarmu