Pihak Kepolisian berkali-kali meminta agar Habib Rizieq Syihab pulang ke tanah air dan menjalani proses hukum kasus dugaan chat berbau pornografi diduga Rizieq dengan Firza Husein. Seperti diketahui, saat ini pimpinan FPI itu berada di Arab Saudi sejak sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian.

Sejumlah pihak pun yakin Habib Rizieq bakal segera pulang ke tanah air dikarenakan visa yang dimilikinya bakal segera habis. Menurut Ketua Tim Advokasi Pembela Ulama dan Aktivis, Eggie Sudjana, selama di Arab Saudi, Habib Rizieq menggunakan visa umrah yang berjangka waktu selama 30 hari. Masa berlakunya pun akan segera habis yakni pada 12 Juni 2017 atau tepat pada hari ini.

“Visa umrah, habisnya tanggal 17 Ramadhan (12 Juni) nanti,” kata Eggie di kantornya, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Kamis (1/6) lalu.

Namun, hingga hari ini nyatanya Habib Rizieq belum juga pulang ke tanah air. Kabar mengejutkan justru datang dari kuasa hukumnya, Kapitra Ampera. Dia mengungkap, kliennya belum akan pulang dalam waktu dekat. Menurutnya, Habib Rizieq mendapatkan visa khusus yang tak terbatas waktu dari Kerajaan Arab Saudi.

“Beliau mendapat visa kunjungan khusus. Dapat dari Kerajaan Saudi,” Pada hari Senin (12/6).

Dengan visa kunjungan khusus yang tak memiliki masa kedaluwarsa itu, Habib Rizieq bisa datang dan pergi kapan saja ke Arab Saudi. “Dan visa khusus banyak diberikan buat orang Indonesia karena aktivitasnya student, bisnis dll,” katanya.

Dia mengaku mendapat informasi soal pemberian visa khusus itu langsung dari Habib Rizieq saat melakukan komunikasi. Dia juga mengamini kliennya belum akan pulang dalam waktu dekat.

“Insya Allah bada Lebaran (pulangnya),” katanya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku belum mendapatkan kabar soal visa unlimited Habib Rizieq itu. Saat ini pihaknya masih bekerja menyelesaikan berkas-berkas perkara kasus chat yang diduga melibatkan Rizieq.

“Kita tunggu saja kapan dia (Rizieq) kembali. Kita tunggu saja bagaimana, nanti kalau ada progress akan kami lakukan,” katanya.

Pihaknya belum mengambil keputusan mengenai adanya perpanjangan visa Rizieq. Bahkan, Argo menjelaskan, belum menentukan apakah akan melakukan jemput paksa.

“Kami akan menentukan langkah selanjutnya, tunggu progres. Nanti kami rapatkan dulu bagaimana progres selanjutnya. Kami tentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan pemberian visa khusus tanpa masa kedaluwarsa tergantung kepada peraturan yang berlaku di suatu negara. Pihaknya akan mengecek dan berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk memverifikasi visa khusus yang diberikan ke Rizieq tersebut. Di Indonesia sendiri tidak memberlakukan visa khusus tanpa kadaluwarsa.

“Kami akan cek apakah memang diberikan visa tersebut. Tentu kalau pengacaranya yang bersangkutan memberikan informasi kita juga nanti akan berkoordinasi dengan negara yang memberikan visa apakah memang terdaftar,” kata Ronny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Pada hari Senin (12/6).

Sejalan dengan Ronny, Sesditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Friment S Aruan menjelaskan, ketentuan visa khusus tanpa kadaluwarsa sangat jarang diterapkan dibanyak negara.

“Ada yang disebut dengan residence, ada yang disebut dengan unresidence, permanent residence atau temporary stay. Jadi itu yang diberikan kepada yang bersangkutan itu kalau unlimited itu hampir tidak ditemukan di peraturan berbagai negara. Yang ada itu adalah permanent residence saja,” terangnya.

Kendati demikian, Ronny berjanji akan membantu kepolisian untuk memulangkan Rizieq lewat jalur kewenangan Ditjen Keimigrasian. Diketahui, Rizieq telah 2 kali mangkir dari panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus chat video berbau mesum. Kabarnya, Rizieq melarikan diri ke Arab Saudi dan memohon perpanjangan visa karena habis pada tanggal 12 Juni 2017.

“Kepolisian yang menentukan langkah untuk berupaya memulangkan HR ke Indonesia. Apakah menggunakan jalur yang bisa dibantu oleh dirjen imigrasi. Imigrasi siap membantu aparat penegak hukum yang memerlukan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan keimigrasian,” tandasnya.

Berikan Komentarmu